Dari seorang teman, saya tahu; tarif KRL Jabodetabek naik 62%. Ia mengabarkan via chating YM. Sebagai contoh, tiket KRL Jabodetabek Manggarai-Bekasi semula Rp 1500 menjadi Rp 2500. Bogor-Jakarta, semula Rp 2000 menjadi Rp 3500. Saya hanya berfikir, seperti yang sama orang lain pikirkan; “Apa ngaruhnya naik atau tidak dinaikkan, perilaku rata-rata penumpang KRL-saya tunjuk kelas Ekonomi sama saja. Tidak membayar”.

Kalau tidak naik di atap kereta, berdiri diantara sambungan gerbong, kabin masinis, nangkring di bagian depan dan belakang rangkaian kereta, sampai “yang cuek ajah” masuk dalam gerbong>duduk dilantai KRL> main kartu-tak peduli dengan sekitar meski itu ibu-ibu hamil.

Apa ngaruhnya yach, menaikkan tarif.

Mengutip dari pemberitaan yang dilansir kabarnya menutupi selisih subsidi Pemerintah ke PT. KA (Persero) yang kian meningkat. Artinya begini. Tiap tahun Pemerintah menganggarkan subsidi ke kereta-kereta PT KA kelas ekonomi, biasa disebut PSO atau Public Service Obligation. Dalam praktiknya, pembayaran selalu dilakukan menjelang akhir tahun, dimana operasional telah berjalan sepanjang tahun. Itupun (pembayaran) tidak langsung dilunasi, alias utang.

Begitu ceritanya.

Lalu!… Lagi-lagi saya ‘akhirnya’ berkata, Apa ngaruhnya yach naik atau tidak dinaikkan tarif kalau tidak ada perbaikan. Ungkapan serupa yang berkali-kali dilempar beberapa tahun lalu. Setidaknya tidak dari bibir saya, tapi mereka> aktivis peduli KA> pengamat perkeretaapian. Dan mungkin Anda juga, yang tengah membaca tulisan ini, atau Anda yang tidak lain dan tidak bukan adalah penumpang KRL yang sesungguhnya.