Ketika seluruh elemen masyarakat berikut pembuat kebijakan larut dalam dilematika naik-turunnya tarif BBM, bahkan ada yang mengkaitkan ini bagian dari kampanye terselubung Presiden SBY, tarif kereta tetap adem anyem. Harga tiket keretapi dari Stasiun UI – Stasiun Manggarai tetap Rp 1500, ataupun Stasiun UI – Stasiun Bogor yang mengenakan tarif Rp 2500. Tidak ada pergelutan dalam ketentuan tarif kereta api, kecuali pada hari-hari besar tertentu, semisal mudik dan akhir tahun. Tak dipungkiri, masih banyak penumpang yang tak berkarcis alias free riders, meski harga mentok di kisaran Rp 1500 hingga Rp 3000.

Fungsi keretapi sangat jelas terlihat, di musim penghujan saat ini. Dimana, hampir seluruh jabotabek rata melimpah air hujan. Disetiap sudut kota jakarta baik barat, utara, timur, selatan dan barat ditemui genangan air. Alhasil terjadi penumpukkan kendaraan beroda empat, dua dan lebih terhampat di ruas-ruas jalan ibukota Jakarta. Bila sudah begini, siapa yang patut dipersalahkan?. Apakah pemerintah yang tak mampu mengatur desain kota-nya, atau masyarakat yang secara estimasi dana memilih membeli motor dan menggunakannya sebagai transportasi fital dari seluruh rutinitas harian. Kemana pula wakil gubernur jaman dulu yang bersoar ”Serahkan DKI Jakarta pada yang berpengalaman”. Hem… sepertinya slogan ini sudah basi, mungkin terlampau basi di saat kemacetan di Ibukota semakin tak terselesaikan, tiang-tiang pancang monorel menjadi rumah singgah kaum lumut, dan stasiun-stasiun busway koridor 9 dan 10 beralih sebagai pajangan jalan-jalan.

Dari semua problematika ini apakah pemerintah tetap buta untuk melihat fakta dan hasil dari keunggulan kereta api, karena seyogyanya pemerintah ’harus’ mengalihkan perhatiaannya pada pembangunan perkeretaapian Indonesia. Iyah, di tahun ini memang sudah mulai terlihat. Terbukti dengan digalakkannya angkutan perkotaan berbasis keretapi. Sayang, niat baik pemerintah bukan pada tempatnya. Demikian dikutip dari perbincangan penulis dengan Kahumas Pusat PT. KA (Persero). ”Pemerintah sudah jelas adalah regulator, yakni pembuat kebijakan. Kenapa mengurusi pengadaan dan pembelian sejumlah sarana yang diperuntukkan untuk perkotaan di Indonesia. Atau, memang ajang korupsi ga ingin murni lepas dari lembaga pemerintahan tersebut,” papar Kahumas.

Lagi-lagi yang punya kebijakan selalu berkata, ”Ya… semua itukan perlu proses. Kita mengajukan anggaran yang harus disahkan oleh DPR,”.