’Kontrak kerja’, kiranya sangat berarti bagi seseorang. Pengaruhnya sangat besar, terutama bagi mereka dengan usia tidak lagi muda. Umur di atas 25 tahun, bagi seorang perempuan di kota besar dalam lingkungan pergaulan yang minim, toh kultur ke’desa’annya tetap mengharuskan itu. Menikah adalah solusi yang terbaik. Atau sebut saja kepastian hidup barunya bersama seseorang lelaki.

Beralih ke kontrak kerja. Buruh-buruh pabrik misalnya, saat ini dikenakan sistem kontrak kerja setahun, dua tahun setelah itu barulah menjadi karyawan tetap. Dengan catatan, lulus ujian loyalitas. Lalu bagaimana yang tidak lulus. Ya, pastinya mereka akan berulang menandatangani kontrak kerja dengan masa satu hingga tiga tahun dan seterusnya. Maka tidak jarang dalam lingkup pe-desa-an di kota besar kelas Jakarta, ”kahk, kerja di pabrik mah ngabisin umur”. Padahal sistem kontrak kerja ini, kan adalah kesalahan pemerintahan Megawati. Anak sang proklamator itu, toh benar-benar tak belajar dari Sang Proklamator. Hanya background Ayahnya dijadikan pancingan meraih suara.

Termasuk buruh profesional, sekelas wartawan. Ditarget tiga hingga lima berita sehari, lalu lalang menelusuri wilayah Indonesia pada kenyataanya masih saja terbayar kecil. Harga 2,5 juta misalnya, apakah cukup disebut sebuah penghargaan bagi kaum jurnalistik ini. Mungkin bagi mereka yang fresh graduated harga ini terbilang fantastik, dan memberikan jaminan kepuasan di kehidupannya. Tapi itu berapa lama, karena jurnalis ini yang bertemu dengan beragam masalah bakal mengenal problema ini secara detail. Belum lagi menyoalkan sistem perusahaanya yang kacau balau. Ketika sebuah keputusan perpanjangan kontrak saja masih harus si buruh yang mengurus. Bukannya itu adalah peran sejajaran manajeman. Kuhkh…